Foto: Dokumentasi KSP  

nusakini.com - Indonesia terus berjuang dalam membangun perekonomian yang kokoh di berbagai wilayah nusantara. Pemerintah pun serius memangkas ketimpangan, baik ketimpangan antar daerah, maupun ketimpangan antara kaya dan miskin.

“Berbagai program prioritas dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan yakni reformasi agrarian melalui distribusi aset lahan, akses permodalan, serta pembangunan sumber daya manusia,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat menerima Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jum’at (10/3/2017).

Pemerintah juga giat menggenjot sektor vokasi, terutama agar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan mampu bersiap dan memenangkan persaingan di level internasional. “Dengan pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5 persen pun, kita masih kelebihan sekitar 2 juta angkatan kerja baru. Mau tidak mau, kita harus rebut pasar kerja global melalui sumber daya berkompeten,” ungkapnya.

Didampingi Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Dimas Oky Nugroho, Teten juga menekankan maraknya radikalisme berbasis agama yang berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kalau ini tidak kita antisipasi, bisa menjurus ke perang saudara. Indonesia bisa gagal jadi negara maju dan kita mundur jauh ke belakang,” paparnya.

Karena itulah, Teten berharap aktivis gerakan mahasiswa dan kepemudaan jangan hanya giat berdiskusi secara ‘konvensional’. “Kita harus lebih maju. Belajar dan latih diri memenangkan perdebatan di media sosial,” kata Teten.

• Hadiri Perayanan Natal, Moeldoko: Mari Asah Kasih Sayang
• Dua Nama Baru Tim Senior Staf Kepresidenan: Syahrul Yasin Limpo Dan Chatib Basri
• Jadi Pembicara Kunci Konferensi Disrupto, Moeldoko Ajak Masyarakat Lakukan Lompatan Quantum
• KSP Terima Koalisi LSM "Save Ibu Nuril"
• Moeldoko Tegaskan Pemerintah Tidak Alergi Kritik

Sembilan Rekomendasi

Dipimpin Ketua Umum Sahat Sinurat, Pengurus Pusat GMKI menyampaikan sembilan rekomendasi kepada Kantor Staf Presiden. Butir-butir pemikiran itu mulai masalah jaminan kepemilikan dan pengelolaan lahan, perbaikan rekrutmen guru, sampai usulan pencabuttan Peraturan Menteri Pendidikan yang membuat organisasi ekstra kampus sulit mendapatkan ruang.

GMKI juga meminta pemerintahan Jokowi memberikan perhatian khusus pada Papua dan Nusa Tenggara Timur, khususnya peningkatan gizi untuk ibu-ibu hamil dan bayi baru lahir.

“Kami juga berharap agar pembangunan Blok Masela tidak menjadi ‘Freeport Kedua’. Karena itu, pemerintah harus melibatkan masyarakat dan memberi ruang serta jaminan bagi aktivitas perekonomian lokal,” kata Sahat.

Sebagai salah satu pilar gerakan nasionalis yang tergabung dalam ‘Kelompok Cipayung’, GMKI tak lupa mendesak pemerintah untuk melibatkan dan mendukung pemuda lintas agama dalam upata mendidik dan menghasilkan pemuda-pemudi bangsa yang nasionalis.

“Kami siap bekerjasama dengan program pemerintah menangkis radikalisme, fundamentalisme agama serta politik SARA yang membuat bangsa ini terancam dalam perpecahan dan gagal melesat menjadi negara modern,” ungkap Sahat.

Dalam kesempatan ini, PP GMKI mengundang Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki untuk hadir dan memberikan materi dalam Simposium Kedaulatan Agraria dan Maritim dengan tema ‘Rakyat Berdaulat Atas Tanah Air Indonesia’ yang akan dilaksanakan di Bengkulu pada 7-8 April 2017 dan dihadiri perwakilan anggota GMKI dan mahasiswa dari seluruh Indonesia.(p/mk)